Pendahuluan
A. Latar Belakang
Latar belakang kedatangan Belanda ke Indonesia adalah akibat meletusnya perang delapan puluh tahun antara Belanda dan Spanyol (1568-1648). Pada awalnya, perang antara Belanda dan Spanyol bersifat agama karena Belanda mayoritas beragama kristen protestan sedangkan orang Spanyol beragama kristen katolik. Perang tersebut kemudian menjadi perang ekonomi dan politik. Raja philip II dari Spanyol memerintahkan kota Lisabon tertutup bagi kapal Belanda pada tahun 1585 selain karena faktor tesebut juga karena adanya petunjuk jalan ke Indonesia dari Jan Huygen Van Lischoten, mantan pelaut Belanda yang bekerja pada Portugis dan pernah sampai di Indonesia.
Tujuan kedatangan belanda ke indonesia adalah untuk berdagang rempah-rempah. Setelah berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah dan keuntungan yang besar, belanda berusaha untuk mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah dan menjajah. Untuk melancarkan usahanya, belanda menempuh beberapa cara seperti pembentukan VOC dan pembentukan pemerintahan kolonial Hindia-Belanda.
Pada awal abad XIX Jawa Setelah pemerintahan Inggris berakhir, yaitu pada tahun 1816, Indonesia kembali dikuasai oleh Pemerintahan Hindia-Belanda. Pada masa ”kedua” penjajahan ini, yang sangat terkenal adalah sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Van den Bosch. Pelaksanaannya pun dimulai pada tahun 1830. Terdapat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa tersebut. Namun pada akhirnya, dalam praktek sesungguhnya terdapat banyak penyimpangan-penyimpangan.
Terdapat perbedaan antara penerapan sistem sewa tanah yang dilaksanakan oleh Raffles serta sistem tanam paksa yang dilaksanakan oleh Van den Bosch. Keduanya membawa dampak yang tidak sedikit bagi kehidupan bangsa Indonesia.
Dalam perkembangan sampai dengan paruh pertama abad ke-19, kebijakan selain bidang perekonomian, dalam bidang pendidikan juga tidak diabaikan oleh pemerintah Hindia-Belanda, tetapi itu hanya masih berupa rencana dari pada tindakan nyata. Dalam periode itu pemerintah harus melakukan penghematan anggaran, biaya untuk menumpas Perang Dipenogoro (1825-1830), dan untuk pelaksanaan Culturstelsel.
Pembahasan
A. Sejarah Kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia
Kedatangan Belanda ke Indonesia, tidak terlepas dari pengaruh upaya untuk mendapatkan "gold, gospeld dan glory" yang menjadi ciri khas dari praktek imperialisme kuno, dimana penguasaan wilayah lain sebagai tujuan untuk mendapatkan kekayaan dalam bentuk emas, mendapatkan kejayaan karena menguasai daerah lain, dan penyebaran agama nasrani sebagaimana permintaan gereja. Dalam upaya menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di nusantara, pemerintah Belanda mendirikan badan perniagaan "kongsi dagang" yang bernama Vereenigne Oost Indische Compagnie (VOC) pada 1602. Intinya tujuan pendirian VOC adalah untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dalam perdagangan dengan cara menguasai, memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia.
Perusahaan dagang ini diberikan hak-hak istimewa oleh Pemerintah Belanda. Hak-hak yang diberikan kepada VOC itu disebut hak octrooi, yang isinya memberikan hak kepada VOC sebagai berikut :
1. memperoleh hak monopoli perdagangan;
2. memperoleh hak untuk mencetak dan mengeluarkan uang sendiri;
3. dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia;
4. berhak mengadakan perjanjian;
5. berhak memaklumkan perang dengan negara lain;
6. berhak menjalankan kekuasaan kehakiman;
7. berhak mengadakan pemungutan pajak;
8. berhak memiliki angkatan perang sendiri;
9. berhak mengadakan pemerintahan sendiri.
Akibat hak-hak monopoli yang dimilikinya, VOC bisa memaksakan kehendaknya pada perusahaan-perusahaan perdagangan nusantara untuk mengikuti kehendak VOC, yang sangat merugikan para pedagang nusantara.
VOC dalam menjalankan kongsi dagangnya tidak hanya bergerak di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang militer dan politik, yang dilakukan dengan penguasaan wilayah kerajaan-kerajaan di Hindia Belanda serta penghancuran terhadap wilayah yang tidak mau dikuasai. Kepada masyarakat VOC juga menerapkan praktek kerja paksa, penyetoran upeti, feodalisme, penghisapan, dan penyerahan hasil pertanian. Kondisi ini menyebabkan rakyat Indonesia secara sosial, ekonomi, politik, dan psikologis mengalami penderitaan dan kesengsaraan yang tidak terkirakan parahnya.
Perusahaan dagang ini diberikan hak-hak istimewa oleh Pemerintah Belanda. Hak-hak yang diberikan kepada VOC itu disebut hak octrooi, yang isinya memberikan hak kepada VOC sebagai berikut :
1. memperoleh hak monopoli perdagangan;
2. memperoleh hak untuk mencetak dan mengeluarkan uang sendiri;
3. dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia;
4. berhak mengadakan perjanjian;
5. berhak memaklumkan perang dengan negara lain;
6. berhak menjalankan kekuasaan kehakiman;
7. berhak mengadakan pemungutan pajak;
8. berhak memiliki angkatan perang sendiri;
9. berhak mengadakan pemerintahan sendiri.
Akibat hak-hak monopoli yang dimilikinya, VOC bisa memaksakan kehendaknya pada perusahaan-perusahaan perdagangan nusantara untuk mengikuti kehendak VOC, yang sangat merugikan para pedagang nusantara.
VOC dalam menjalankan kongsi dagangnya tidak hanya bergerak di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang militer dan politik, yang dilakukan dengan penguasaan wilayah kerajaan-kerajaan di Hindia Belanda serta penghancuran terhadap wilayah yang tidak mau dikuasai. Kepada masyarakat VOC juga menerapkan praktek kerja paksa, penyetoran upeti, feodalisme, penghisapan, dan penyerahan hasil pertanian. Kondisi ini menyebabkan rakyat Indonesia secara sosial, ekonomi, politik, dan psikologis mengalami penderitaan dan kesengsaraan yang tidak terkirakan parahnya.
B. VOC menuju Kebangkrutan
Hampir 2 abad VOC mengalami kejayaan dan berkuasa mutlak di Indonesia (abad ke-17 dan ke-18) banyak keuntungan dari monopoli perdagangan rempah-rempah dan campur tangan secara politis di berbagai wilayah.
Pada akhir abad ke-18 organisasi ini mengalami kebangkrutan dan tanggal 31 Desember 1799 VOC di bubarkan. Bangkrutnya VOC itu ditandai oleh buruknya kondisi keuangan serikat dagang tersebut. Dengan kas yang kosong dan utang yang menumpuk,VOC kemudian tidak dapat lagi menjalankan kegiatannya. Berikut ini faktor-faktor penyebab bangkrutnya VOC :
1. Para pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi.
2. Banyak pegawai VOC yang tidak cakap sehingga pengendalian monopoli perdagangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
3. VOC banyak menanggung utang akibat peperangan yang dilakukan baik dengan rakyat Indonesia maupun dengan Inggris.
4. Kemrosotan moral dikalangan para penguasa akibat sistem monopoli perdagangan.
5. Tidak berjalannya verplichte leveranti (penyerahan wajib) dan preanger stelsel(aturan pringan) yang di maksudkan untuk mengisi kas VOC yang kosong.
6. Banyak prajurit VOC yang mati akibat menghadapi perlawanan rakyat.
C. Masa Pemerintahan Republik Bataaf
1. Pemerintahan H.W.Daendels (1808-1811)
Daendels adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Revolusi Prancis. Tugas-tugas Daendels sebagai gubernr di Indonesia adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, mengatur pemerintahan di Indonesia dan membereskan keuangan. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya Daendels mengambil kebijakan menyangkut bidang pertahanan, pemerintahan dan keuangan.
Untuk menjalankan tugas-tugasnya Daendels melakukan beberapa tindakan,antara lain sebagai berikut :
1) Membentuk pasukan dari orang-orang Indonesia.
2) Mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.
3) Membangun pangkalan armada di Merak dan Ujung kulon.
4) Mendirikan benteng-benteng pertahanan.
5) Membangun Jalan Raya Anyer- Panarukan.
Beberapa cara yang di lakukan Daendels untuk mendapatkan dana agar dapat menjalankan tugasnya antara lain :
1) Contingenten : mewajibkan penduduk untuk menyerahkan sebagian hasil buminya sebagai pajak.
2) Verplichte Leverentie : mewajibkan penduduk menjual hasil buminya kepada pemerintahan Belanda dengan harga yang di tentukan.
3) Menjual tanah negara kepada pihak swasta.
4) Pringer Stelsel : mewajibkan penduduk priangan untuk menanam kopi yang hasilnya di serahkan kepada pemerintahan Belanda.
Pemerintahan Daendels di Indonesia menimbulkan penderitaan rakyat karena Daendels bertindak kejam terhadap rakyat. Selain itu, Daendels juga menerapkan sistem penjualan tanah pada partikelir. Tindakan Daendels menjual tanah-tanah negara kepada orang-orang partikelir (swasta) dianggap telah melanggar undang-undang. Oleh karena itu, pada tahun 1811 Daendels ditarik ke Eropa oleh Napoleon. Alasan yang dikemukakan oleh Napoleon adalah Daendels akan diikutsertakan dalam penyerbuan ke Rusia pada tahun 1812. Daendels kemudian digantikan oleh Jansens. Akan tetapi Jansens belum sempat melaksanakan tugas-tugasnya, Belanda sudah dikalahkan oleh Inggris. Pada tanggal 18 September 1811, Belanda dan Inggris menyepakati suatu Perjanjian yang disebut Kapitulasi Tuntang.
D. Masa Pemerintahan Inggris
Pada tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Indonesia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Raffles sebagai penguasanya. Pada masa penjajahan Inggris wilayah Hindia Belanda secara ekonomis dan politik bersatu dengan wilayah India. Perusahaan dagang Inggris East Indian Company (EIC) yang berpusat di Kalkuta, India, dan dipimpin oleh Gubernur Jenderal Lord Minto merupakan lembaga yang menguasai wilayah perdagangan di Hindia Belanda. Pada waktu itu, wilayah Hindia Belanda berada di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811-1816).
Beberapa tindakan yang dilakukannya Raffles antara lain:
1. menghapuskan sistem kerja paksa (rodi) kecuali untuk daerah Priangan dan Jawa Tengah;
2. menghapuskan pelayaran hongi dan segala jenis tindak pemaksaan di Maluku;
3. melarang adanya perbudakan;
4. menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan penyerahan hasil bumi;
5. melaksanakan sistem landrete stelsel (sistem pajak bumi), dengan ketentuan sebagai berikut.
a. Petani harus menyewa tanah (landrent) yang digarapnya kepada pemerintah.
b. Besarnya sewa tanah bergantung baik buruknya keadaan tanah.
c. Pajak bumi ini harus dibayar dengan uang atau beras.
d. Orang-orang bukan petani dikenakan pajak kepala.
6. membagi Pulau Jawa menjadi 16 Keresidenan;
7. mengurangi kekuasaan para bupati;
8. menerapkan sistem pengadilan dengan sistem juri.
Beberapa tindakan yang dilakukannya Raffles antara lain:
1. menghapuskan sistem kerja paksa (rodi) kecuali untuk daerah Priangan dan Jawa Tengah;
2. menghapuskan pelayaran hongi dan segala jenis tindak pemaksaan di Maluku;
3. melarang adanya perbudakan;
4. menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan penyerahan hasil bumi;
5. melaksanakan sistem landrete stelsel (sistem pajak bumi), dengan ketentuan sebagai berikut.
a. Petani harus menyewa tanah (landrent) yang digarapnya kepada pemerintah.
b. Besarnya sewa tanah bergantung baik buruknya keadaan tanah.
c. Pajak bumi ini harus dibayar dengan uang atau beras.
d. Orang-orang bukan petani dikenakan pajak kepala.
6. membagi Pulau Jawa menjadi 16 Keresidenan;
7. mengurangi kekuasaan para bupati;
8. menerapkan sistem pengadilan dengan sistem juri.
Pemerintahan Raffles berakhir tahun 1816 dikarenakan berdasar perjanjian London yang di tandatangani Inggris dan Belanda tahun 1814, Inggris harus menyerahkan kembali tanah jajahan yang di rebut dari Belanda termasuk Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1816 Inggris di wakili John Fendell dan pihak Belanda di wakili oleh Boyskes,Elout,dan Van Der Cappelen.
Dalam pemerintahannya yang singkat Raffles juga berjasa,yaitu :
1) Menyusun buku History of Java
2) Menemukan Bunga Raffesi
3) Merintis terbentuknya Kebun Raya Bogor.
E. Sistem Tanam Paksa di Indonesia
Abad ke-19 pemerintahan Belanda mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh :
1) Banyaknya hutang luar negeri yang di tanggung pemerintahan Belanda.
2) Banyaknya biaya yang dikeluarkan pemerintahan Belanda untuk perang melawan rakyat Indonesia dan pemberontakan rakyat Belgia yang ingin memerdekaan diri dari Belanda.
Untuk mengatasi Van Den Bosch mengusulkan pelaksanaan sistem tanam paksa / Cultur Stelsel di Indonesia.
Dalam pelaksanaan tanam paksa telah diatur beberapa pokok ketentuaan ,akan tetapi dalam pelaksanaan sistem tanam paksa menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Penyimpangan itu disebabkan oleh adanya culture proceten yang diberlakukan pemerintah Belanda. Culture procentan adalah hadiah / persen bagi setiap pegawai tanam paksa yang dapat menyetorkan hasil tanaman melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut mengakibatkan para pegawai tanam paksa berusaha memaksa dan memeras rakyat.
Penderitaan yang Dialami Penduduk Indonesia pada Masa Penjajahan
Penderitaan Pada Masa Penjajahan Belanda
SIKSAAN TERHADAP BANGSA INDONESIA
Gambaran Rakyat Indonesia menderita karena pemerintahan Belanda :
· Kerja Paksa : Rakyat harus bekerja tanpa diberi upah dan makan sehingga banyak penduduk Indonesia yang mati dan kelaparan.
· Tanam Paksa : Petani dipaksa menanam tanaman yang ditentukan oleh Belanda dan hasil panennya harus dijual kepada Belanda dengan harga yang murah.
· Monopoli perdagangan : Penjajah memaksa petani agar menjual hasil pertanian dengan harga murah sehingga banyak petani yang mengalami kerugian.
· Perbudakan yang dilakukan oleh belanda
· Penyiksaan : Apabila rakyat melanggar atau memberontak, penjajah tidak segan-segan meyiksa dengan cambuk atau dibuang ke daerah lain, bahkan dihukum gantung.
Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia amatlah menyakitkan bagi sejarah bangsa Indonesia sendiri. Namun didalam penderitaan masih ada perjuangan yang amat berharga bangsa Indonesia sampai saat ini yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Memperjuangkan kemerdekaan tidaklah mudah butuh perjuangan sampai mengorbankan nyawa para pejuang Indonesia.
Penderitaan Pada Masa Penjajahan Inggris
Raffles memang orang yang berpandangan maju. Ia ingin memperbaiki tanah jajahan, termasuk ingin meningkatkan kemakmuran rakyat. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan menghadapi berbagai kendala. Budaya dan kebiasaan petani sulit diubah, pengawasan pemerintah kurang. Dalam mengatur rakyat , peran kepala desa lebih kuat daripada asisten residen yang berasal dari orang-orang Eropa.
Raffles juga sulit melepaskaskan kultur sebagai penjajah. Kerja rodi, perbudakan, dan juga monopoli masih juga dilaksanaka. Misalnya kerja rodi untuk pembuatan dan perbaikan jalan dan jembatan, dan melakukan monopoli garam. Secara umum, Raffles boleh dikatakan kurang berhasil untuk mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan idenya. Pemerintah Inggris tidak mendapatkan keuntungan yang berarti. Sementara rakyat juga tetap menderita.*SEMOGA BERMANFAAT YAAA*
0 Response to "Karya Tulis :" Antara Penjajah dan Kezaliman""
Post a Comment